Blitar, Metropolis.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar membatalkan rapat paripurna yang seharusnya di gelar pada Jumat Malam, (05/08/22) dengan Agenda Perubahan KUA-PPAS.
Rapat paripurna kali ini batal di gelar karena tidak memenuhi kuorum. Pada Rapat Paripurna tersebut dijadwalkan di hadiri oleh 18 Anggota dewan yaitu dari Fraksi PKB dan Fraksi PAN, dan setelah sekian lama ditunggu tidak kunjung datang, akhirnya Rapat Paripurna di tunda.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi PKB, Muhammad Rifai, mengatakan, rapat paripurna kali ini ditunda karena sesuai tata tertib tidak kuorum. Menurutnya, sebenarnya rapat sudah hampir dimulai sesuai jadwal, namun sejak pukul 20.00 sampai dengan 21.00 wib tidak kukrum, akhirnya rapat paripurna ditunda.
“Kita sudah menunggu lama, sudah hampir 2 jam kita tunggu tapi tidak kuorum-kuorum, akhirnya kita tutup saja,” katanya.
Rifa’i juga mengungkapkan, kalau di DPRD yang di hitung itu adalah absentnya. Yang penting absentya ada, sudah bertandatangan, walaupun orangnya pergi tidak mengikuti rapat tidak masalah, tetap dianggap hadir. Akan tetapi, walaupun mereka hadir namun tidak absent, dianggap tidak hadir.
“Saya tidak tahu sebenarnya ada masalah apa, tetapi yang jelas, karena tadi saya yang mimpin dan ini tidak kuorum, ya harus kita tunda, itu saja,” ungkap Rifa’i.
Mengenai kejadian tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto, saat di konfirmasi melalui selular, menjelaskan, Rapat Paripurna kemarin yang dipimpin Muhammad Rifai, setelah dibuka, kemudian ditunggu sekitar satu jam lebih tetap tidak kuorum, tetap tidak boleh ditutup kembali. “Ditunda, menurut laporannya kepada saya seperti itu, dan saya sendiri juga tidak hadir,” jelas Suwito.
Suwito menambahkan, ketidak hadiran anggota pada Rapat Paripurna tersebut, untuk masing-masing Fraksi mungkin punya alasan sendiri-sendiri. Namun, untuk fraksi PDIP, melihatnya program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang masih belum jelas.
“Tidak ada penyampaian di awal, entah kenapa kok belum disampaikan. Seperti apa program pro rakyatnya, terus pengentasan kemiskinannya ini yang bagaimana, ini kan hanya kejar waktu saja rapat kemarin itu,” imbuh Suwito .
Suwito juga menyampaikan, program seperti ini nanti bisa dijadwalkan kembali lalu di Paripurna-kan. Namun, jika masih tetap tidak jelas begitu kebijakannya seperti apa, bagaimana bisa di paripurnakan sedangkan yang mau disampaikan masih belum jelas.
“Jangan hanya kasih beberapa lembar begitu, penjelasannya tidak jelas, peripurna nya nanti seperti apa, hanya kejar waktu tidak bisa maksimal, pro rakyatnya dimana, program-programnya seperti apa? Disiapkan dulu lah semuanya,” tutur Suwito Saren.
Mengenai hal ini, setelah diklarifikasi melalui sambungan telepon Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Rahmat Santoso, Minggu (7/8/22) siang, mengungkapkan, bahwa sebenarnya mengenai hal tersebut lebih tepatnya ke Bupati, dan sebenarnya pihaknya tidak mau membicarakan hal tersebut, karena bukan ranahnya.
“Saya dengan partai-partai tersebut sangat dekat sekali, bahkan dengan PDIP dan Gerindra. Menurut saya saat ini tidak ada jarak, karena hingga sekarang berjalan baik-baik saja dan terjalin komunikasi yang baik dengan PDIP dan Gerindra maupun partai politik lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rahmat Santoso juga mengungkapkan, saat paripurna tersebut, dirinya juga berbarengan dengan kegiatan reses ketua DPW PAN Jatim, Riski Sadik, dan beberapa rangkaian acara peringatan Hari Jadi Blitar, sehingga harus berbagi tugas dengan ibu Bupati.
“Beliau hadir di Paripurna, sedangkan saya hadir di Kantor Pemkot dalam pagelaran wayang kulit, apalagi pak sekda juga baru sembuh dari sakit sehingga komunikasi antara eksekutif dan legislatif agak tersumbat,” ungkapnya.
Rahmat Santoso berharap, semoga semua masalah akan selesai dalam minggu ini, kemudian tim TP2ID akan dikomunikasikan dengan legislatif setelah adanya sumbatan komunikasi tersebut.
Eko
Komentar