BPJamsostek-Pemprov Lampung Gelar Rakor Percepatan Universal Coverage Jaminan Sosial

Institusi199 Dilihat

Bandar Lampung. metropolis – BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Bandar Lampung menggelar rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada Kamis, 18 September 2025.

Pertemuan yang berlangsung di Hotel Golden Tulip ini membahas percepatan pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di Provinsi Lampung.

Rapat dihadiri perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di antaranya Dinas Tenaga Kerja, Bappeda, BPKAD, serta Staf Ahli Gubernur. Agenda utama menyoroti masih rendahnya cakupan kepesertaan jaminan sosial di Lampung.

Berdasarkan Surat Kemendagri No. 500.11.2/3377/Bangda per Mei 2025, posisi Lampung berada di peringkat 34 dari 38 provinsi, dengan capaian baru mencapai 23,86 persen. Padahal, target hingga 31 Desember 2025 ditetapkan sebesar 38,39 persen. Artinya, masih terdapat sekitar 479.724 pekerja yang belum terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung, M. Nuh, dalam paparannya menekankan pentingnya sinergi antar-OPD untuk memperluas cakupan kepesertaan, khususnya bagi pekerja rentan. Ia menilai kendala utama terletak pada validasi data pekerja.

“Permasalahan data adalah kunci. Kami menyarankan Pemerintah Provinsi Lampung memanfaatkan data P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang lebih lengkap dan terperinci untuk mengidentifikasi pekerja rentan yang layak mendapat perlindungan,” ujar M. Nuh.

“Dengan data yang valid, alokasi anggaran bisa lebih tepat sasaran, baik melalui DBH (Dana Bagi Hasil) sawit maupun APBD,” sambungnya.

Dalam rapat tersebut, para peserta menyepakati beberapa langkah strategis, di antaranya melakukan verifikasi dan validasi data pekerja rentan dengan menggunakan data P3KE; mengusulkan alokasi anggaran khusus perlindungan pekerja rentan melalui APBD atau sumber dana lainnya; dan melaporkan perkembangan dan langkah yang diambil kepada sekretaris daerah serta gubernur untuk memperoleh dukungan penuh.

“Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target UCJ di Provinsi Lampung dan sekaligus mengangkat posisi daerah dari peringkat bawah, tutup M. Nuh.

Red

Komentar