Bandar Lampung, Metropolis – Dalam rangkaian kunjungan kerja spesifik Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke Provinsi Lampung, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah (Kanwil) Sumbagsel memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan beasiswa kepada ahli waris peserta.
Penyerahan simbolis ini berlangsung di kantor Pemprov Lampung pada Selasa, 25 November 2025, sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi profesionalitas serta kinerja pengawas ketenagakerjaan di daerah tersebut.
Penyerahan klaim dilakukan secara langsung oleh Kepala Kanwil Sumbagsel BPJS Ketenagakerjaan, Muhyidin, didampingi oleh Anggota Komisi IX DPR RI dan Wakil Gubernur Lampung.
Tiga perwakilan ahli waris penerima santunan, termasuk dari sektor honorer pemerintah kota, BUMN, dan perusahaan swasta, menerima santunan yakni Mohamad Nasir, honorer Pemerintah Kota Bandar Lampung) menerima santunan Rp138 juta (santunan JKM dan beasiswa 2 anak).
Lalu, Tomi Hariyanto (CDP-satpam PLN Distribusi) menerima santunan Rp392.092.280 (santunan JKK, JHT, JP, dan beasiswa 2 anak). Kemudian Sanuri (Haleyora Powerindo – Divisi Tantek) menerima santunan Rp372.557.760 (santunan JKK, JHT, JP, dan beasiswa 2 anak).
Muhyidin menekankan pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja. “Penyerahan santunan ini adalah bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian bagi pekerja dan keluarganya.
Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kepesertaan, baik di sektor formal maupun informal. Dengan iuran yang terjangkau, manfaat yang diterima sangat besar, terutama bagi ahli waris ketika tulang punggung keluarga mengalami risiko.
Melalui sinergi dengan DPR RI dan pemerintah daerah, kami akan memastikan setiap pekerja di Sumbagsel, khususnya di Lampung, dapat bekerja dengan tenang karena sudah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung, M. Nuh, mengatakan pihaknya memastikan setiap hak peserta terpenuhi.
“Jumlah santunan yang diserahkan hari ini, termasuk di dalamnya beasiswa pendidikan bagi anak-anak ahli waris hingga perguruan tinggi, menunjukkan betapa berharganya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan”
“Kami terus berupaya memberikan pelayanan prima, mempermudah akses informasi, dan mempercepat proses klaim agar manfaat ini segera dirasakan oleh peserta dan keluarga yang ditinggalkan,” kata M. Nuh.
Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ini diharapkan dapat semakin memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan serta memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja rentan.
Red
Komentar