Puluhan Massa Tuntut Mundur ‘Sarjana Hewan Jadi Kadis Pendidikan’

Blitar1905 Dilihat

Blitar – Metropolis.co.id – Puluhan massa tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) melakukan unjuk rasa di halaman kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blitar, Senin, (05/06/2023).

Aksi ini berjalan kondusif dan dijaga ketat pihak kepolisian.

Massa GPI mendesak Bupati Blitar, Rini Syarifah, agar menarik kembali SK penempatan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Blitar yang sekarang dijabat oleh Drh. Adi Handaka.

GPI menilai jika keputusan Bupati Blitar menunjuk Drh. Adi Andaka yang memiliki latar belakang sebagai sarjana hewan menjadi Kepala Dinas Pendidikan itu tidak tepat.

Koordinator aksi yang sekaligus Ketua GPI, Jaka Prasetya, mengatakan, pihaknya mendesak agar Kadisdik Kabupaten Blitar yang baru segera mundur dari jabatannya, karena dinilai memiliki riwayat pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang dan tugasnya saat ini.

“Kadisdik yang baru ini adalah seorang sarjana hewan, bukan sarjana pendidikan. Artinya, kalau seorang sarjana hewan memimpin para sarjana-sarjana pendidikan, maka dunia pendidikan akan mengalami kehancuran,” katanya.

Jaka mengungkapkan, penempatan jabatan yang kurang tepat ini terjadi diduga karena kinerja tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) terutama Sekretaris Daerah (Sekda) sama sekali tidak mampu mempengaruhi keputusan-keputusan birokrasi yang sudah disusun sejak awal, sehingga produk Baperjakat dinilai mandul.

“Baperjakat seharusnya kokoh dalam menyusun birokrasinya, jangan sampai terpengaruh dengan kekuatan dari jabatan politik”, ungkapnya.

Lebih lanjut, Jaka menambahkan, pihaknya juga mengkhawatirkan kesalahan penempatan pejabat baru di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar saat ini digunakan untuk kepentingan agenda politik di 2024. Oleh karena itu, pihaknya menolak keras dunia pendidikan anak-anak dicampuri dengan urusan-urusan politik.

“Apabila tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar diberikan kepada yang bukan ahli pada bidangnya, maka bakal berakibat pada kebijakan – kebijakan yang tidak tepat,” imbuhnya.

Eko

Komentar