Bandar Lampung, (Metropolis.co.id) – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Bandar Lampung Jelang penutupan tahun 2022 mencapai 97 persen dari target Rp 520,158 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Pemkot Bandar Lampung Yanwardi menjelaskan, saat ini angka realisasinya sekitar Rp 498 miliar.
“Kita PAD terdiri dari retribusi dan pajak. Untuk pajak sudah terealisasi 97 persen dari target Rp 520 miliar lebih,” ujar Yanwardi di Bandar Lampung, Lampung, Jumat (30/12/2022).
Capaian tersebut sudah mencakup pendapatan dari 10 jenis pajak.
Seperti pajak perhotelan, restoran, hiburan, reklame, parkir, air bawah tanah, mineral bukan logam, penerangan jalan, PBB P-2, dan BPHTB.
“Untuk pajak hotel bahkan realisasinya sudah tembus 111 persen dan pajak restoran 110 persen,” ungkapnya.
Lebih lanjut untuk pajak reklame tercapai 90 persen, parkir 100 persen.
“Kalau BPHTB baru 50 persen. Karena ini kan pajak yang sifatnya pasif,” ujar Yanwardi.
Pajak PBB sendiri sudah hampir 82 persen terlebih pihaknya terus memasifkan penagihan.
Terkait retribusi, terus dia, untuk capaian ada di tiap satuan kerja.
“Ada yang capaiannya 78 persen, ada yang baru 7 persen kayak di DPMPTSP soal perizinan karena adanya aturan-aturan baru,” ungkapnya.
Yanwardi membeberkan, untuk sektor pajak di tahun ini ada peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun lalu lantaran kondisi pandemi Covid-19 yang semakin melandai.
“Kalau PPKM tidak ada lagi dinyatakan endemi mudah-mudahan bisa semakin meningkatkan lagi capaian yang dan,” kata dia.
Belum lagi didorong bergeliatnya berbagai sektor usaha dan semakin meningkatnua daya beli masyarakat.
Pemkot Bandar Lampung berharap realisasi PAD di 2023 sebesar Rp 800 miliar dengan target yang sama dengan tahun 2022.
Maksimalkan Tapping Box
Upaya penarikan pajak yang masuk ke Pemkot Bandar Lampung melalui BPPRD akan terus digenjot.
Termasuk melalui penggunaan tapping box (pencatatan transaksi) di rumah makan, tempat hiburan, parkir, hingga perhotelan yang saat ini sudah ada sebanyak 700 alat yang tersebar.
Mengenai rencana penambahan tapping box di 2023, menurut Kepala BPPRD Pemkot Bandar Lampung Yanwardi akan melihat dulu perkembangan kondisi ke depannya.
“Nanti kita liat perkembangan kondisi ke depannya. Kalau mendukung maka akan kita lakukan pengajuan ke Bank Lampung,” terang Yanwardi.
Secara berkala pihaknya juga mengecek penggunaan tapping box di tiap tempat usaha karena masih ditemukan pelaku usaha yang melakukan kecurangan dengan mematikan alat.
“Bisa saja tidak dipakai itu di sistem kami terbaca, kalau tidak berjalan, kita cek langsung ke lokasi,” ujar Yanwardi.
Namun begitu, nilai kebocorannya tipis setelah pihaknya menggunakan tapping box ini jika dibandingkan saat belum menggunakannya.
“Karena kita sudah pakai sistem tapping box itu tadi jadi lebih terawasi,” tandasnya.
Tribun
Komentar